Rabu, Juli 15, 2020
Home > Berita > Dewan Transportasi Jakarta Usulkan Rerouting Angkot

Dewan Transportasi Jakarta Usulkan Rerouting Angkot

JAKARTA РDewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) merekomendasikan pengalihan rute (rerouting) angkutan umum secara menyeluruh di DKI Jakarta sebelum beroperasinya angkutan umum massal, seperti MRT, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek, pada 2018 dan 2019.

“‘Rerouting’ harus dilakukan sebelum beroperasinya MRT, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek. Jangan tunggu itu beroperasi karena nanti ada masa tenggang kosong atau minimal yang mengantar orang ke angkutan massal itu,” kata Ketua Komisi Hukum dan Humas DTKJ Ellen Tangkudung dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Ellen menuturkan, rekomendasi selanjutnya yang disampaikan adalah adanya standar pelayanan minimal (SPM) dalam perencanaan rute angkutan dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi umum di DKI Jakarta yang dinamis.

“Harus ada integrasi tiket, penjadwalan, dan operasional untuk rute yang menyangkut hingga mikrolet dan bus. DKI punya ruang kendali, tinggal dibuat modern lagi dengan Intelligent Transportation System (ITS),” katanya.

Menurutnya, perlu ada upaya mencegah konflik horizontal yang kerap terjadi antara operator angkutan umum saat ini. Dia mengatakan, perubahan kelembagaan operator eksisting angkutan umum juga perlu dilakukan sebagai upaya “rerouting” dengan memberi kesempatan pada operator lama untuk bergabung ke TransJakarta.

Menurut dia, perlu ada pembiayaan operator angkutan yang tidak harus selalu dalam bentuk “buy the service”, tetapi dikembangkan dengan pola lain, seperti “gross contract” (borongan per wilayah).

Perbaikan kualitas armada kendaraan, kata Ellen, juga harus terus ditingkatkan, tidak hanya dengan kebijakan pembatasan umur kendaraan, tetapi juga melalui perbaikan sistem pengujian laik jalan.

“Perlu ada penetapan target kinerja penyelenggaraan angkutan umum yang menjadikan peningkatan penumpang sebagai indikator kinerja utama (IKU), bukan hanya peningkatan subsidi,” katanya.

Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi juga harus terus guna mendukung penataan angkutan umum seperti kebijakan tarif dan ruang parkir, ganjil genap, penerapan ERP (electronic road pricing), dan pajak kendaraan progresif.

Ketua DTKJ Iskandar Abubakar, dalam kesempatan yang sama, mengatakan bahwa penerapan ERP akan didorong agar bisa terealisasi pada tahun ini lantaran sangat penting untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.

“Ini adalah salah satu alat yang paling tepat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sebab ‘demand management’ itu paling efektif kalau mengenai kantong. Kalau kantong pengguna kena, mereka akan berpikir dua sampai tiga kali dan beralih ke angkutan umum,” tukas dia.

(mrt) 

sumber : www.okezone.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *